Di sela-sela kesibukannya sebagai pengusaha di kawasan Sedati, dekat Bandara Juanda, HM Handoko aktif mengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Sidoarjo. Dia juga tak segan-segan bergabung dengan partai politik.
Oleh LAMBERTUS HUREK
KESIBUKAN Handoko, yang bernama Tionghoa, Poo Tji Swie, ini memang luar biasa. Pagi hingga siang mengurus bisnis, berhubungan dengan konsumen, relasi, hingga kalangan perbankan. Namun, di sela kesibukan itu, Handoko bisa dengan mudah melakukan 'improvisasi' dengan bertemu orang-orang nonbisnis seperti politisi, aktivis ormas, hingga pengurus PITI.
Sebagai salah satu tokoh teras Partai Golkar Sidoarjo, tentu saja Handoko ikut sibuk membahas persiapan pemilihan bupati di Sidoarjo. Dia banyak memberi masukan tentang strategi, taktik, hingga analisis mengenai kemampuan para kandidat. Handoko sejak dulu punya feeling yang kuat dalam menebak hasil pemilu.
"Saya memang tidak bisa diam. Ada saja yang harus saya kerjakan. Dan itu membuat saya lebih semangat dalam menjalani kehidupan ini," ujar ayah dua anak ini, Yuliana Handoko dan Albert Handoko, kepada Radar Surabaya pekan lalu (pertengahan Mei 2010).
Sebagai muslim Tionghoa, selama ini nama HM Handoko alias Poo Tji Swie identik dengan PITI. Maklum, dialah yang dipercaya untuk babat alas organisasi para mualaf keturunan Tionghoa di Kabupaten Sidoarjo. Selama tiga periode atau 15 tahun lebih, Handoko menjadi orang nomor satu di PITI Sidoarjo.
"Saya sih maunya tidak lama-lama mengurus PITI. Kalau bisa cukup satu periode, gantian ke orang lain. Tapi ternyata mencari orang yang bersedia meluangkan waktu untuk organisasi itu gak gampang," katanya seraya tersenyum.
Ketika hendak mengakhiri periode kedua di PITI Sidoarjo, Handoko mengaku sudah mengader beberapa aktivis muslim Tionghoa untuk menggantikan posisinya di PITI. Dia bikin acara-acara keagamaan Islam, bakti sosial seperti sunatan massal, hingga diskusi atau audiensi dengan pejabat. Handoko pun senang karena para pengusaha muslim Tionghoa yang selama ini hanya fokus di bisnis mulai bersedia membagi waktu untuk urusan sosial kemasyarakatan.
Sayang, ketika menjelang muktamar untuk mengganti dirinya, para kader itu merasa belum siap mengelola organisasi PITI. Handoko pun geleng-geleng kepala. Pria yang fasih bahasa Hokkian dan Mandarin ini kemudian sengaja mengulur-ulur waktu muktamar sambil melakukan lobi-lobi dengan beberapa kader muda yang dianggap potensial. Hasilnya? "Tidak memuaskan," kenang Handoko.
Apa boleh buat, muktamar PITI Sidoarjo akhirnya digelar juga pada 2005. Dan HM Handoko terpilih kembali sebagai ketua PITI Sidoarjo untuk masa jabatan lima tahun. "Itu yang membuat saya selalu identik dengan PITi Sidoarjo. Orang kalau omong PITI Sidoarjo, ya, mesti larinya ke saya. Padahal, saya sendiri sih tidak ingin berlama-lama duduk di depan," katanya.
Mengurus organisasi sosial keagamaan seperti PITI Sidoarjo, menurut Handoko, sangat berbeda dengan organisasi politik, parlemen, pemerintahan, atau organisasi bisnis. Kalau di dunia politik orang berlomba-lomba mencalonkan diri menjadi bupati/wali kota, gubernur, atau anggota dewan, di PITI malah seakan berlomba-lomba menghindar.
"Sebab, di PITI itu kita harus benar-benar berjiwa sosial yang tinggi. Kita harus banyak berkorban untuk organisasi dan masyarakat," akunya.
Salah satu obsesi HM Handoko adalah membangun masjid berarsitektur Tionghoa di Kabupaten Sidoarjo. Sayang, sampai sekarang impian itu belum juga terwujud.
HARUS diakui, Masjid Cheng Hoo di Jalan Gading 2 Surabaya yang arsitekturnya unik, khas Tionghoa, bahkan sekilas mirip klenteng, menjadi inspirasi bagi para pengurus Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) di seluruh Indonesia. Bahkan, mereka yang bikin PITI pun tergerak untuk mendirikan masjid sejenis di kotanya masing-masing.
Tak usah jauh-jauh. Di Pandaan, tetangga Sidoarjo, sudah berdiri Masjid Cheng Hoo milik Pemkab Pasuruan yang sangat menarik perhatian para pengguna jalan Surabaya-Malang. Di Sumatera pun sudah ada masjid semacam Masjid Cheng Hoo di Surabaya. "Nah, saya ingin Sidoarjo punya Masjid Cheng Hoo juga. Bahkan, kita sudah punya konsep sebelum yang di Pandaan itu jadi," kata HM Handoko kepada Radar Surabaya belum lama ini.
Konsep Masjid Cheng Hoo Sidoarjo yang digodok Handoko dan kawan-kawan sebetulnya mirip dengan Cheng Hoo Surabaya. Selain masjid berarsitektur Tionghoa, Handoko menginginkan pusat budaya Islam dan Tionghoa, sekolah, perpustakaan, lapangan olahraga, gedung serbaguna. Karena itu, lahannya harus cukup luas.
"Kalau sekadar masjid yang biasa-biasa saja, buat apa? Kita ingin ada nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo," ujar pria bernama asli Poo Tji Swie itu.
Setelah membahas secara internal, Handoko bersama beberapa pengurus teras PITI Sidoarjo mengadakan audiensi dengan Bupati Sidoarjo Win Hendrarso dan pejabat-pejabat lain. Intinya, Win Hendrarso memberikan respons positif. Handoko juga menggelar jumpa pers untuk mengetuk hati para pengusaha Tionghoa baik muslim maupun nonmuslim yang peduli pada rencana pembangunan Masjid Cheng Hoo Sidoarjo.
"Alhamdulillah, banyak pihak yang tertarik untuk memberikan dukungan. Itu yang membuat saya dan teman-teman sangat antusias. Insya Allah, jadi," kenang ayah dua anak ini.
Sayang, setelah konsep itu digulirkan selama lima tahun, rencana pembangunan Masjid Cheng Hoo Sidoarjo tak kunjung terealisasi. Pemkab Pasuruan yang tak pernah gembor-gembor justru lebih dulu mewujudkan masjid berarsitektur Tionghoa. Handoko pun mulai lemas dan tampaknya tak lagi berselera membicarakan rencana pembangunan Masjid Cheng Hoo.
"Tapi kita tetap punya komitmen ke sana kok," tegasnya.
Menurut Handoko, persoalan utama yang mengganjal rencana pembangunan Masjid Cheng Hoo di Sidoarjo adalah persoalan lahan. Awalnya, beberapa pengusaha properti alias pengembang berjanji menghibahkan sebagai lahan fasilitas umum (fasum) kepada PITI Sidoarjo. Ukurannya pun cukup memadai. "Tapi belakangan komitmennya kurang kuat," katanya.
Di era Orde Baru, warga keturunan Tionghoa sangat alergi politik. Mereka fokus 100 persen di bisnis. Setelah Orde Baru ambruk pada 1998, banyak pengusaha Tionghoa yang mulai terjun ke politik. Salah satunya Haji Muhammad Handoko.
SEBAGAI orang Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), HM Handoko tentu saja aktif turun ke lapangan. Bikin pengajian, bakti sosial, mengunjungi kiai-kiai berpengaruh, hingga menyumbang sejumlah masjid dan ormas Islam. Nama Handoko pun akhirnya dikenal luas di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di kawasan Sedati dan sekitarnya.
Aktivitas sosial keagamaan ini ternyata menjadi modal yang besar bagi Handoko setelah reformasi. Ketika partai-partai baru bermunculan setelah Orde Baru tumbang, Handoko pun dilirik sejumlah aktivis politik di partai baru. Singkat kata, Handoko akhirnya memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didirikan almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Handoko sangat aktif dalam proses pembentukan PKB di Jawa Timur. "Saya memang cocok dengan figur Gus Dur dan komunitas nahdliyin. Kita memang ingin mengedepankan pemahaman Islam yang ramah, toleran, dan demokratis," kata pengusaha diler sebuah merek sepeda motor terkenal asal Jepang itu.
Handoko bahkan kemudian dipercaya menjadi pengurus teras di partai bintang sembilan itu. Sejak itu aktivitas keseharian ayah dua anak itu luar biasa padatnya. Sambil mengurus bisnis, ada saja aktivis politik yang datang ke kantornya di kawasan Sedati Agung.
"Saya menjadi paham liku-liku dan seluk-beluk politik. Bahwa di politik itu faktor kepentingan sangat dominan. Kalau sudah bicara kepentingan, teman sendiri bisa disikut," katanya.
Alhasil, selama 10 tahun terakhir, Handoko sudah mencicipi pengalaman sebagai aktivis, bahkan pengurus, beberapa partai politik. Ketika dia berusaha mengambil jarak dengan dunia politik, ada saja kader partai yang merangkulnya.
"Saya pikir berpolitik juga bagian dari pengabdian kita kepada masyarakat. Politik juga bisa dikatakan sebagai ibadah," ujar pria yang kini menjadi pengurus DPD Partai Golkar Sidoarjo itu.
Sebagai warga negara yang baik, menurut Handoko, orang Tionghoa seharusnya perlu memberi warna tersendiri pada kehidupan politik di tanah air. Sebab, suka tidak suka, berbagai kebijakan dalam kehidupan berbangga dan bernegara ditentukan oleh para politisi di lembaga legislatif atau eksekutif. "Maka, orang Tionghoa perlu terlibat di politik supaya kita bisa bicara, kasih masukan, dan ikut menentukan kebijakan publik," tegasnya.
Hanya, Handoko buru-buru menambahkan, semua orang PITI yang terjun ke politik tidak boleh membawa-bawa organisasi, melainkan pribadi. Sebab, PITI itu organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik. PITI pun tidak dibenarkan terlibat dalam dukung-mendukung calon tertentu.
"Apalagi, orang PITI itu partainya bermacam-macam. Ada yang Golkar, PKB, PAN, Demokrat, dan sebagainya," katanya. (*)
Dimuat di Radar Surabaya edisi 13-15 Mei 2010
Tidak ada komentar:
Posting Komentar