Mahasiswa babak belur. Jokowi juga babak belur. DPR RI lebih babak belur lagi.
Persekongkolan antara Jokowi (pemerintah) dan parlemen di ujung masa jabatan membuat runyam segalanya. Memaksakan pengesahan sekian banyak RUU yang sejumlah pasalnya kontroversial.
Yang paling bikin rakyat sakit hati, khususnya mahasiswa-mahasiswa idealis, adalah revisi UU KPK. Komisi antirasuah ini bakal kehilangan gigi. Apalagi Firli dan 4 komisioner baru sepakat untuk memprioritaskan pencegahan.
"OTT itu ultimum premedium," kata Firli, ketua KPK yang baru yang suka pamer istilah asing saat uji kelayakan dan kepatutan.
"Istilahnya juga ngaco. Yang benar itu ultimum remedium. Bukan premedium," kata Rocky Gerung, dosen filsafat yang belakangan ini lebih banyak bicara di televisi.
Bukannya mendengar suara rakyat, Presiden Joko Widodo satu suara dengan parlemen. Tidak sampai seminggu Jokowi setuju revisi UU KPK. Maka KPK nanti tidak bakal sedigdaya sekarang. Apalagi ketuanya, Firli, punya filosofi seperti itu.
Jutaan rakyat kecewa. Jutaan orang yang saat pilpres memilih Jokowi pun sakit hati. Tidak menyangka Jokowi yang gembar-gembor akan memperkuat KPK tega melakukan pelemahan.
"Justru revisi ini untuk memperkuat KPK," kata Menkumham Yasonna Laoly. Logikanya sangat sulit diterima rakyat biasa.
Sukses main slintutan merivisi UU KPK, dewan makin bernafsu kejar tayang. Sebab masa jabatannya habis sebentar lagi. Lalu dipaksakan untuk menggedok 5 atau 7 rancangan undang-undang baru. Dan semuanya ada pasal-pasal kontroversial.
Salah satunya ya KUHP baru itu. Selama ini banyak orang lebih fokus ke pasal kumpul kebo, perzinaan, atau persetubuhan di luar pernikahan. Padahal sejatinya banyak pasal KUHP yang membahayakan kebebasan pers, mengekang kebebasan berpendapat, hingga melemahkan pemberantasan korupsi.
Syukurlah, mahasiswa tidak tinggal diam. Anak-anak muda milenial yang selama ini dianggap cuek dengan isu-isu sosial politik, lebih suka main ponsel dan media sosial ternyata bangkit dan bergerak. Turun ke jalan. Mengepung anggota dewan yang katanya terhormat itu.
Mahasiswa memang babak belur karena dihadapi aparat dengan pentungan dan gas air mata. Tapi sebetulnya Jokowi lebih babak belur lagi. Jokowi kena batunya. DPR tak ada urusan karena akan diganti minggu depan.
Jangan lupa, gerakan mahasiswa yang TSM (terstruktur, sistematis, masif) membuat Soeharto lengser keprabon pada 13 Mei 1998. Padahal Soeharto dan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sangat jauh lebih kuat daripada Jokowi yang gak ada apa-apanya.
Semoga Jokowi eling lan waspada!
Persekongkolan antara Jokowi (pemerintah) dan parlemen di ujung masa jabatan membuat runyam segalanya. Memaksakan pengesahan sekian banyak RUU yang sejumlah pasalnya kontroversial.
Yang paling bikin rakyat sakit hati, khususnya mahasiswa-mahasiswa idealis, adalah revisi UU KPK. Komisi antirasuah ini bakal kehilangan gigi. Apalagi Firli dan 4 komisioner baru sepakat untuk memprioritaskan pencegahan.
"OTT itu ultimum premedium," kata Firli, ketua KPK yang baru yang suka pamer istilah asing saat uji kelayakan dan kepatutan.
"Istilahnya juga ngaco. Yang benar itu ultimum remedium. Bukan premedium," kata Rocky Gerung, dosen filsafat yang belakangan ini lebih banyak bicara di televisi.
Bukannya mendengar suara rakyat, Presiden Joko Widodo satu suara dengan parlemen. Tidak sampai seminggu Jokowi setuju revisi UU KPK. Maka KPK nanti tidak bakal sedigdaya sekarang. Apalagi ketuanya, Firli, punya filosofi seperti itu.
Jutaan rakyat kecewa. Jutaan orang yang saat pilpres memilih Jokowi pun sakit hati. Tidak menyangka Jokowi yang gembar-gembor akan memperkuat KPK tega melakukan pelemahan.
"Justru revisi ini untuk memperkuat KPK," kata Menkumham Yasonna Laoly. Logikanya sangat sulit diterima rakyat biasa.
Sukses main slintutan merivisi UU KPK, dewan makin bernafsu kejar tayang. Sebab masa jabatannya habis sebentar lagi. Lalu dipaksakan untuk menggedok 5 atau 7 rancangan undang-undang baru. Dan semuanya ada pasal-pasal kontroversial.
Salah satunya ya KUHP baru itu. Selama ini banyak orang lebih fokus ke pasal kumpul kebo, perzinaan, atau persetubuhan di luar pernikahan. Padahal sejatinya banyak pasal KUHP yang membahayakan kebebasan pers, mengekang kebebasan berpendapat, hingga melemahkan pemberantasan korupsi.
Syukurlah, mahasiswa tidak tinggal diam. Anak-anak muda milenial yang selama ini dianggap cuek dengan isu-isu sosial politik, lebih suka main ponsel dan media sosial ternyata bangkit dan bergerak. Turun ke jalan. Mengepung anggota dewan yang katanya terhormat itu.
Mahasiswa memang babak belur karena dihadapi aparat dengan pentungan dan gas air mata. Tapi sebetulnya Jokowi lebih babak belur lagi. Jokowi kena batunya. DPR tak ada urusan karena akan diganti minggu depan.
Jangan lupa, gerakan mahasiswa yang TSM (terstruktur, sistematis, masif) membuat Soeharto lengser keprabon pada 13 Mei 1998. Padahal Soeharto dan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun sangat jauh lebih kuat daripada Jokowi yang gak ada apa-apanya.
Semoga Jokowi eling lan waspada!
Gimana mau berantas korupsi jika ketuanya saja berasal dari instansi yang 'doyan duwit'? Jangankan uang ratusan juta/milyaran,jigo saja diterima jika kepepet. Polisi memang kurang punya wibawa dan kepercayaan dari masyarakat. Mungkin benar kata gus dur,Polisi yang baik itu cuma polisi tidur. Mau dapat wibawa dari mana,wong perutnya pada jemblung keseringan makan uang cegatan. Apalagi ditengah rencana pemindahan ibu kota,proyek besar. Anggarannya milyaran. Jadi ya semuanya harus disiapkan,mulai dari KPK yang harus dilemahkan,ini semata-mata untuk memenuhi syahwat para pejabat korup. Kan lumayan bisa kongkalikong,wong pimpinannya bolo dewe...
BalasHapusbenar banget. makanya kpk nanti jadinya seperti bagian dari mabes polri. bukan lagi kpk yg independen yg paling sakti dalam menangkap maling2 berbaju pejabat dan pengusaha kongkalikong itu.
BalasHapuskpk dibuat karena polri dan kejaksaan tidak mampu memberantas korupsi. begitu latar belakang di awal reformasi. polri dan kejaksaan juga dianggap belum bersih dari suap, rasuah, gratifikasi dsb.
mudah2an saja polri dan jaksa ke depan makin bersih sehingga bisa menyapu pejabat2 yg korup itu.
Jokowi kelihatannya di bawah tekanan PDI-P dan mBah Mega.
BalasHapus