50% lulusan SMA di Jatim tidak kuliah, kata Khofifah. Solusinya apa?

Sekitar 50% lulusan SMA di Jawa Timur tidak melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Itu omongan Gubernur Khofifah. Lulusan SMK yang tidak kuliah tentu lebih banyak lagi.

Mengapa tidak kuliah? Bukankah pembelajaran di SMA diarahkan untuk (wajib) kuliah?

 Pasti kendala ekonomi. Biaya kuliah mahaaal. Apalagi kedokteran. Jual sawah, jual rumah, belum tentu bisa bayar kuliah jadi tabib modern.

Masalah lulusan SMA tidak (mampu) kuliah ini isu lama. Sudah dibahas panjang lebar oleh Pater Drost SJ, pendidik, kepala sekolah SMA paling top di Jakarta (doeloe), pemikir pendidikan, Jesuit, penulis buku-buku yang sebagian besar membahas karut marut pendidikan di Indonesia.

Ayas sangat terkesan dengan pemikiran Pater Drost. Pemikiran Drost doeloe juga sering diadopsi beberapa mendikbud era Orde Baru meski tidak sepenuhnya. Ada link & match ala Menteri Wardiman dan beberapa konsep lagi.

Berdasarkan kajian Pater Drost, lulusan SMA yang bisa kuliah di Indonesia sebetulnya hanya 10%. Tidak lebih. Bukan soal ekonomi orang tua, tidak mampu bayar uang kuliah, tapi karena kemampuan akademis. 

Universitas, kata Drost, harus jadi puncak piramida. Hanya anak-anak berotak cemerlang yang bisa kuliah karena tuntutan akademis di universitas (beneran) sangat berat. Kalau IQ kurang, kompetensi akademis tanggung, sulitlah kuliah, kata Drost.

Masih menurut Drost, hasil tes skalu,  sipenmaru, UMPT,  SNB PTN, atau apa pun namanya sejak doeloe sangat memprihatinkan. Yang lulus murni tak sampai angka 10%. Artinya mereka yang dapat nilai di atas 70. Bahkan yang dapat 60 pun persentasenya sedikit.

Pihak perguruan tinggi tetap saja menerima mahasiswa sesuai kuota kursi di kampus. Misalnya, fakultas yang kuotanya 200 kursi ya terima 200 mahasiswa meskipun yang nilainya di atas 70 tidak sampai 100 anak.

 Belum lagi penerimaan mahasiswa lewat pintu lain semacam PMDK atau seleksi mandiri yang kualitasnya di bawah sipenmaru atau UMPTN. Anak yang tidak lulus UMPTN bisa masuk lewat pintu mandiri.. kalau ortunya punya duit banyak.

Karena itu, idealisme Pater Drost SJ untuk menjadikan universitas sebagai center of excellence tidak akan kesampaian. Hanya angan-angan belaka. Apalagi PTS-PTS mau menampung siapa saja tanpa seleksi ketat soal akademik. Sing penting iso bayar!

Kalau yang boleh kuliah hanya 10% (atau dilonggarkan jadi 20%), mau dikemanakan yang 90% itu? Pater Drost sudah menguraikan panjang lebar di buku-bukunya yang sebagian besar terbitan Kanisius dan Gramedia. Tinggal baca saja.

Intinya, sekolah-sekolah vokasi yang diperbanyak, diperluas, diperbaiki mutunya. Jumlah SMA harus lebih sedikit ketimbang SMK. Bila perlu lulusan SD langsung masuk sekolah kejuruan macam tempo doeloe macam sekolah teknik (ST) lalu lanjut ke sekolah teknik menengah (STM) lalu sudah mahir dan masuk dunia kerja.

Lulusan SMA yang tidak kuliah, nganggur, jauh lebih berbahaya ketimbang lulusan SMK yang tidak kuliah. Ironisnya, pemerintah makin memassalkan SMA dan kurang fokus ke vokasi atawa kejuruan. Kualitas SMA diturunkan dengan model zonasi. 

Lalu, apa solusi Gubernur Khofifah? 

"Pemprov Jatim telah menginisiasi program double track SMA yang menjadi opsi untuk para siswa untuk berkecimpung di dunia kerja.

Dalam program double track, sistem pembelajaran SMA dan SMK dipadukan untuk memberi siswa keterampilan sesuai minatnya. Sehingga, para siswa bisa menggeluti dunia kerja apabila tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi setelah kelulusan," kata Khofifah dikutip Suara Surabaya.

Solusi yang tanggung.

Mengapa SMA dibuat double track alias jadi setengah SMK? Mengapa bukan SMK yang diperkuat? Mengapa anak-anak SMP tidak diarahkan ke SMK sejak awal?

Kalau sudah kadung masuk SMK ya siap-siap kuliah. Program double track di SMA pasti tidak akan sebagus SMK beneran.

Pelik memang dunia pendidikan sedari dulu hingga kiamat.